Seberapa Besar Kekuatan Koperasi Merah Putih dalam Ekonomi Kerakyatan?
Perkembangan dan Dukungan untuk Koperasi Desa Merah Putih
Koperasi Desa Merah Putih terus mengalami perbaikan dalam tata kelola guna mendukung visinya dalam mendorong ekonomi kerakyatan. Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat permodalan bagi usaha ultra mikro, mikro, dan kecil di berbagai daerah. Dalam upaya ini, lembaga-lembaga keuangan seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Tulungagung, Jawa Timur, menunjukkan kesiapan untuk mendukung operasional koperasi tersebut melalui penyediaan alat transaksi keuangan dan penyaluran dana.
Agus Herman, Kepala Cabang Bank BRI Tulungagung, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada skema teknis pembiayaan yang ditetapkan pemerintah terkait permodalan bagi 271 Koperasi Merah Putih di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa proses penyaluran permodalan masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya mendukung koperasi tersebut melalui layanan transaksi keuangan.
Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah dengan menawarkan kerja sama agen BRILink atau penyediaan QRIS untuk setiap koperasi. Jika koperasi tertarik menjadi agen BRILink, maka akan ada pembagian hasil dari setiap transaksi seperti transfer, tarik tunai, setor tunai, serta top-up. Agus juga menyampaikan bahwa pihaknya telah memberikan laporan keberadaan 271 koperasi tersebut ke kantor wilayah dan pusat. Proses penyediaan perangkat transaksi kini menunggu tindak lanjut dari kedua level tersebut.
Jika skema pelayanan transaksi disetujui, setiap Koperasi Merah Putih nantinya akan memiliki rekening atas nama koperasi. Hal ini menjadi langkah awal sebelum masuk ke sistem pembiayaan resmi. Saat ini, pihak bank terus menjalin komunikasi dengan koperasi yang ada agar segera siap saat perangkat transaksi tersedia.
Program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Selain pembiayaan, program ini juga diarahkan untuk memperkuat digitalisasi transaksi koperasi di daerah. Koperasi juga didorong untuk berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Daerah, seperti yang dilakukan di Sumatera Barat. Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP P3MD) Kabupaten Pasaman, Muhammad Sjahbana Sjams, menyatakan bahwa Kopdes Merah Putih dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milih Nagari (BUMNag).
Daerah Pasaman merupakan daerah potensial sektor pertanian dan perikanan. Saat ini, sudah ada 62 unit Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Nagari yang diharapkan menjadi solusi nyata untuk membangkitkan ekonomi masyarakat dari potensi lokal di seluruh nagari di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Sektor usaha masyarakat dari hulu-hilir diyakini dapat terdampak signifikan. Contohnya, sektor pengelolaan hasil pertanian yang selama ini dikelola secara biasa, bisa langsung digarap oleh koperasi hingga memiliki nilai jual yang tinggi. Baik coklat, kopi, padi, dan hasil pertanian lainnya.
Selain itu, sektor perikanan air tawar juga bisa dimanfaatkan oleh koperasi merah putih mulai akses permodalan hingga penjualan sesuai potensi di nagari. Pasaman sangat potensial untuk sektor ini. Tinggal bagaimana manajemen yang baik dibangun oleh pengurus di nagari. Karena pemerintah juga berharap lahir kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan yang kuat di tingkat nagari, sekaligus mempersempit jurang kemiskinan yang telah lama mengakar.
Pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih untuk menargetkan dapat menggerakkan ekonomi dari akar rumput sesuai potensi-potensi yang ada di masing-masing nagari (desa). Program ini bukan sekadar proyek administratif, melainkan strategi jangka panjang untuk membangkitkan potensi ekonomi lokal. Melalui koperasi, pemerintah ingin menciptakan pusat-pusat aktivitas ekonomi nagari (desa).
Salah satu harapan terbesar dari program ini adalah ketika koperasi dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keanggotaan yang aktif. Koperasi dapat menjadi lembaga keuangan mikro yang jauh lebih ramah terhadap kebutuhan warga desa, terutama petani, nelayan, dan pelaku UMKM kecil. Saat ini sektor usaha yang digarap oleh pengurus Kopdes di Pasaman dari delapan gerai yang diatur dalam petunjuk teknis Kemenkop, rata-rata usahanya fokus pada gerai sembako dan simpan pinjam.
Pihak nagari akan melakukan pengawasan yang ketat agar koperasi ini bisa berjalan sesuai harapan dan target pemerintah. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meminta setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memetakan potensi desa dan kebutuhan masyarakat di sekitar untuk dijadikan sebagai peluang bisnis. Ini yang akan menjadi peluang bisnis bagi koperasi itu sendiri, koperasi untung, dan warga mendapatkan kebutuhan dengan lebih mudah dan murah.
Budi Arie memastikan Kementerian Koperasi akan terus mendampingi koperasi agar benar-benar menjadi wadah kemandirian ekonomi rakyat. Ia juga memastikan akan menjadikan Kopdes Merah Putih benar-benar hidup beroperasi, dikelola secara profesional, dan berkembang. Bukan hanya ada di atas kertas, tapi benar-benar hadir sebagai solusi di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Banten Andra Soni mengimbau seluruh kepala daerah agar tidak berhenti hanya pada pembentukan koperasi. Ia menekankan pentingnya untuk terus mengawal dan membina koperasi-koperasi ini agar menjadi produktif dan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan motor penggerak ekonomi lokal. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai inisiatif kolektif di tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
Hingga Juli 2025, Provinsi Banten telah merampungkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan 99,9 persen dari total 1.552 desa/kelurahan telah membentuk koperasi tersebut. Ini ditandai dengan terbitnya 1.551 akta koperasi. Satu-satunya desa yang tidak berpartisipasi adalah desa di Baduy, karena alasan adat. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Prabowo mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi yang panjang. Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan. Koperasi-koperasi itu nantinya akan memiliki berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.
Selain bisnis usaha tersebut, koperasi ini juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing. Pemerintah meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa. Dari 80 ribu lebih koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya.